Pajak Parkir PDF Cetak Email

R A N C A N G A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR      TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

 

Menimbang   :    a.            bahwa berdasarkan ditetapkannya Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Daerah dapat menetapkan Pajak Parkir menjadi Pajak Daerah;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan untuk menjamin adanya kepastian Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

 

Mengingat       : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 65 Lembaran Negara Nomor 1106);

3.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah dirubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

5.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

6.    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

7.    Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

8.    Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2002 seri D.11).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri D.2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.3);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

 

dan

 

BUPATI INDRAMAYU

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PAJAK  PARKIR.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.        Daerah  adalah Kabupaten Indramayu.

2.        Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.        Bupati adalah Bupati Indramayu.

4.        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.        Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Indramayu.

6.        Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indramayu.

7.        Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8.        Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

9.        Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

10.     Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

11.     Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

12.     Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13.     Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan dilakukan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14.     Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

15.     Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

16.     Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

17.     Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

18.     Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya  disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19.     Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20.     Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN  adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21.     Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22.     Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

23.     Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1)     Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Tempat Parkir.

(2)     Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

(3)     Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan.

 

Pasal 3

(1)   Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;

(2)   Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN ,TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

 

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

 

Pasal 5

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

 

 

Pasal 6

 

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  dengan  Dasar  Pengenaan Pajak  sebagaimana  dimaksud  pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

 

Pasal 7

 

Pajak yang terutang di pungut di Wilayah Daerah tempat parker berlokasi.

 

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

BAB VI

PEMUNGUTAN PAJAK

 

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

 

Pasal 9

 

(1)     Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2)     Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas.

(3)     Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri yang dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(4)     Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan SSPD.

 

 

Pasal 10

(1)     Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a.    SKPDKB dalam hal :

1.    jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

2.    jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu …..…… (……………………….……………) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3.    jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b.    SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c.    SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

(2)     Jumlah kekurangan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana yang dimaskud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3)     Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi  administratif  berupa  kenaikan  sebesar 100 % (saratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4)     Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5)     Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

Pasal 11

 

(1)      Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan peraturan Bupati.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian  dan penyampaian SPTPD, SKPDKB  dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 12

 

(1)   Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a.    Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b.    Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

c.    Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2)   Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admnistratif  berupa  bunga 2%(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 13

(1)   Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran  dan penyetoran  pajak  yang terutang paling lama 30 (tuga puluh)  hari  kerja  setelah saat  terutangnya  pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak.

(2)  SKPDKB,  SKPDKBT,  STPD,  Surat   Keputusan   Pembetulan,  Surat Keputusan Keberatan , dan Putusan Banding  yang  menyebabkan  jumlah  pajak yang harus di bayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang  harus  di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3)   Bupati  atas  permohonan  wajib  pajak   setelah   memenuhi   persyaratan  yang di tentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib  pajak  untuk  mengangsur  atau   menunda   pembayaran   pajak,   dengan   dikenakan   bunga   sebesar  2% (dua persen) sebulan.

(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pembayaran,  penyetoran,  tempat pembayaran,   angsuran   dan   penundaan  pembayaraan   pajak  diatur   dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 14

 

(1)   Pajak  yang terutang  berdasarkan SKPDKB,   SKPDKBT,   STPD,  Surat Keputusan Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan  dan  Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada  waktunya dapat di tagih  dengan Surat Paksa.

(2)   Penagihan   pajak   dengan   Surat   Paksa   dilaksanakan   berdasarkan   peraturan Perundang-undangan.

 

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 15

(1)  Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  keberatan  hanya  kepada  Bupati  atau  pejabat yang harus ditunjuk atas suatu :

a.    SKPDKB

b.    SKPDKBT

c.    SKPDLB

d.    SKPDN, dan

e.    Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)   Keberatan   diajukan  secara  tertulis   dalam  bahasa  Indonesia  dengan  disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)   Keberatan harus diajukan dalam  jangka waktu  paling lama  3  (tiga)  bulan  sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau  pemungutan  sebagaimana  sebagaimana pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu  itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

(4)   Keberatan  dapat  diajukan  apabila  Wajib  Pajak  telah  membayar  paling  sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak.

(5)   Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagiamana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)  tidak  diangap    sebagai   surat  keberatan   sehingga  tidak dipertimbangkan.

(6)   Tanda  penerimaan surat keberatan yang di berikan oleh Bupati atau  pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat  sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

 

Pasal 16

(1)     Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)     Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3)     Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

Pasal 17

(1)      Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)     Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3)     Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

 

Pasal 18

(1)     Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)     Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKPDLB.

(3)     Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4)     Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif  berupa benda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5)     Dalam permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda berupa denda sebesar 100 % (saratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 19

(1)     Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2)     Bupati dapat :

a.    mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

b.    mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

c.    mengurangkan atau membatalkan STPD.

d.    membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan

e.    mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1)   Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)   Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)   Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)     Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5)     Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6)     Jika pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7)     Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1)     Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(2)     Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a.    diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau;

b.    ada pengakuan utang Pajak dari Wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3)     Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4)     Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)     Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

 

Pasal 22

(1)     Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)     Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)     Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1)     Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

(2)     Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 24

(1)     Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.

(2)     Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a.    memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.

b.    memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c.    memberikan keterangan yang diperlukan.

 

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1)     Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)     Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)     Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

(1)     Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2)     Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(3)     Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a.        Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.

b.        Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4)     Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5)     Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak yang ada padanya.

(6)     Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 27

(1)   Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)   Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.   meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

i.   memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.   menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1)   Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

(2)   Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

Pasal 29

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (tahun) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

 

Pasal 30

 

(1)     Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2)     Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3)     Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4)     Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

 

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pajak Daerah sebelumnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di   Indramayu

pada tanggal

 

BUPATI INDRAMAYU,

 

 

 

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

 

 

 

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu

dengan Keputusan :

Nomor          :

Tanggal        :

 

 

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

 

Cap/ttd

 

CECEP NANA SURYANA TOYIB

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR :                TAHUN :                SERI :